Kalkulator PPh 23 Jasa

UU 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir, Pasal 23 ayat (1) dan (1a), serta PMK 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain

Pilih objek untuk menentukan tarif dasar: 15% atau 2% dari jumlah bruto. Bila penerima tidak punya NPWP, tarif dinaikkan 100%. PPh dipotong = jumlah bruto × tarif berlaku, dibulatkan ke bawah ke rupiah penuh. Jumlah dibayarkan = jumlah bruto − PPh dipotong. Pembulatan ke bawah ke rupiah penuh adalah asumsi kalkulator, bukan aturan resmi; sumber yang ditinjau tidak mengatur pembulatan, sehingga angka di bukti potong bisa berbeda kurang dari Rp1. Objek yang dipilih memang objek PPh Pasal 23 dan jumlah bruto sudah sesuai dasar pemotongannya. Penerima adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Yang tidak dihitung di sini

Tarif dasar 15% dipakai untuk semua dividen, bunga, royalti, dan hadiah; subjenis yang dikecualikan tidak dihitung terpisah dan dijelaskan pada tiap objek. PPh final Pasal 4 ayat (2), seperti sewa tanah dan/atau bangunan, tidak dihitung; untuk transaksi properti lihat kalkulator pajak jual beli properti. Pembayaran kepada penerima luar negeri (PPh Pasal 26) dan fasilitas perjanjian pajak tidak dihitung. Pengurang jumlah bruto seperti penggantian biaya dalam PMK 141/PMK.03/2015 harus dikeluarkan sendiri sebelum mengisi jumlah bruto. Bukti potong, penyetoran, dan pelaporan tidak dihitung.

Catatan perhitungan

Menentukan objek pajak adalah tanggung jawab pemotong; kesalahan paling sering terjadi pada penggolongan objek, bukan pada hitungannya. Tarif dasar 15% berlaku untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah; tarif dasar 2% berlaku untuk sewa harta dan jasa. Tanpa NPWP, tarif pemotongan 100% lebih tinggi sehingga 15% menjadi 30% dan 2% menjadi 4%.

Sumber rujukan

• DJP — Pemotongan PPh Pasal 23
• UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 23 ayat (1) dan (1a)
• PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain